DPRD Kabupaten Bandung Barat menggelar Rapat Paripurna pada Kamis (17/9) dengan agenda pemaparan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran
DPRD Kabupaten Bandung Barat mendorong agar data kondisi sosial ekonomi masyarakat terus diperbarui dan menggambarkan keadaan warga secara lebih akurat. Hal ini menjadi perhatian setelah
DPRD Kabupaten Bandung Barat mendukung pengembangan TPST Pasir Buluh di Lembang sebagai bagian dari upaya menghadirkan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan sekaligus membuka peluang investasi
DPRD Kabupaten Bandung Barat melalui Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026. Pembahasan ini menjadi bagian penting
DPRD Kabupaten Bandung Barat membentuk Panitia Khusus (Pansus) XI untuk membahas Raperda tentang Kebudayaan dan Pansus XII untuk membahas Raperda tentang Pedagang Kaki Lima (PKL)
DPRD Kabupaten Bandung Barat menyampaikan apresiasi atas dedikasi Letkol Inf Ratno, S.H., M.I.P. selama menjalankan tugas sebagai Komandan Kodim 0609/Cimahi, sekaligus menyambut Letkol Kav Chandra
DPRD Kabupaten Bandung Barat mendorong agar penyegaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi
Pengelolaan kawasan wisata Situ Ciburuy terus didorong agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Desa Ciburuy. Salah satu langkah yang mendapat dukungan adalah
DPRD Kabupaten Bandung Barat mendukung upaya perbaikan infrastruktur yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Salah satunya terlihat dari penanganan jalan di Kampung Cilumber dan
Sebelas aspirasi yang sebelumnya disampaikan pada 27 April 2026 kembali ditindaklanjuti oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Bandung Barat melalui pertemuan dengan DPRD
