Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Cirebon dipersiapkan sebagai lokasi alternatif pusat pemerintahan dan komando darurat jika gempa akibat aktivitas Sesar Lembang membuat pusat pemerintahan di Bandung tidak dapat beroperasi.
Kesiapan Cirebon menjadi salah satu poin penting dalam skenario mitigasi gempa Sesar Lembang yang dibahas Dedi saat berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Dedi menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh hanya mengandalkan koordinasi dan rencana di atas kertas. Seluruh kebutuhan penanganan darurat harus dihitung dan disiapkan sejak dini agar pemerintahan tetap berjalan serta bantuan dapat segera disalurkan ketika bencana terjadi.
“Jadi, dari sekarang skenarionya sudah kita hitung. Kalau terjadi Sesar Lembang, mobilisasi ke mana, jalurnya lewat mana, berapa truk yang dibutuhkan, logistiknya apa, dan teknologi informasi apa yang disiapkan,” ujar Dedi, Rabu (13/10/2026).
Menurut dia, skenario penanganan gempa harus diterjemahkan menjadi langkah operasional yang terukur. Pemerintah perlu memastikan jumlah kendaraan yang tersedia, kebutuhan peralatan, lokasi penyimpanan logistik, serta jalur yang dapat digunakan untuk mengangkut petugas dan bantuan.
“Kalau membutuhkan banyak truk, maka dinas teknis sekarang harus menyiapkan,” katanya.
Selain kendaraan, pemerintah juga harus memperhitungkan ketersediaan bahan pangan dan air bersih bagi masyarakat terdampak. Mobil tangki air dan sarana pendukung lainnya perlu disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan terganggunya layanan dasar setelah gempa.
Cirebon Disiapkan untuk Menopang Pemerintahan Darurat
Penyiapan Cirebon menjadi perhatian karena Dedi ingin memastikan roda pemerintahan tetap berjalan apabila Bandung tidak dapat difungsikan akibat gempa. Dalam skenario tersebut, Cirebon diproyeksikan menjadi lokasi alternatif untuk mendukung operasional pemerintahan sekaligus penanganan darurat.
Namun, pemindahan pusat operasional tidak cukup hanya dengan menentukan lokasi. Pemerintah harus memastikan ketersediaan sarana kerja, sistem komunikasi, kendaraan, logistik, dan infrastruktur pendukung agar pelayanan publik serta koordinasi penanganan bencana tidak terhenti.
“Jangan sampai ketika terjadi bencana, kita baru menyiapkan semuanya. Skenarionya harus disiapkan dari sekarang,” ujar Dedi.
Dedi juga meminta pemerintah memetakan jalur penghubung Bandung dengan wilayah lain, termasuk akses menuju Cirebon. Pemetaan diperlukan untuk menentukan jalur yang masih bisa dilalui jika gempa merusak sejumlah ruas jalan.
Kesiapan akses tersebut menjadi penting untuk mendukung mobilisasi petugas, distribusi bantuan, dan kelangsungan operasional pemerintahan. Karena itu, perangkat daerah yang menangani infrastruktur diminta ikut memperhitungkan kebutuhan jalur evakuasi serta akses distribusi logistik dalam perencanaan pembangunan.
“Kalau terjadi gempa Sesar Lembang, kita sudah punya skenario. Jalur mana yang bisa dilalui, ke mana evakuasi dilakukan, dan bagaimana pusat pemerintahan tetap berjalan,” katanya.
Selain kesiapan Cirebon, Dedi menyoroti kebutuhan penguatan sistem pemantauan aktivitas gempa. Dalam pemaparan BMKG, terdapat enam sensor khusus yang ditempatkan di sisi utara dan selatan Sesar Lembang.
Jumlah sensor tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi untuk memperkuat pemantauan kegempaan. Dedi meminta kebutuhan perangkat mitigasi dihitung secara terperinci, mulai dari jumlah alat, lokasi pemasangan, hingga anggaran yang diperlukan.
“Jadi, semua perangkat mitigasi yang diperlukan harus disiapkan dalam kondisi siap,” ujarnya. Sesar Lembang sendiri merupakan sesar aktif sepanjang sekitar 29 kilometer di utara Bandung yang terbagi menjadi enam segmen. Potensi gempa Sesar Lembang diperkirakan dapat mencapai magnitudo 6,8 hingga 7 apabila seluruh segmen bergerak.
